Sebut Bupati Muna Barat “Petarung” Dirjen Migas: Penambahan Kuota BBM Jadi Perhatian Pusat

Perjuangan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat di Bumi Laworo mendapat perhatian serius pemerintah pusat.

Kegigihan Darwin memperjuangkan penambahan kuota BBM bahkan menuai apresiasi langsung dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, La Ode Sulaeman.

Apresiasi itu disampaikan saat Dirjen Migas bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas dan jajaran Pertamina Patra Niaga meninjau langsung kondisi distribusi BBM di Kabupaten Muna Barat, Jumat, 4 September 2026.

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Rombongan melihat langsung kondisi antrean kendaraan di salah satu SPBU di Desa Sukadamai yang menjadi gambaran persoalan distribusi BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

BACA JUGA : Reshuflle Keenam: Bupati Muna Barat Rombak Posisi Direktur RSUD

Dirjen Migas Apresiasi Kegigihan La Ode Darwin

Di hadapan Bupati Muna Barat, La Ode Sulaeman secara terbuka mengapresiasi langkah Darwin yang membawa persoalan kebutuhan BBM hingga ke tingkat pemerintah pusat.

Sulaeman mengungkapkan, selama sekitar 12 bulan dirinya menjabat sebagai Dirjen Migas, Muna Barat menjadi daerah yang secara khusus didatangi bersama BPH Migas untuk melihat langsung persoalan BBM di lapangan.

Menurutnya, langkah tersebut tidak lepas dari kegigihan Darwin memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya.

“Pak Bupati kalau oleh Pak Menteri itu digelar sebagai petarung karena begitu memperjuangkan sesuatu itu harus tembus seperti itu,” ujar Sulaeman.

Sulaeman mengatakan, Darwin sebelumnya telah datang ke kantor Dirjen Migas untuk menyampaikan persoalan tersebut. Dari komunikasi itu kemudian muncul gagasan menjadikan Muna Barat sebagai salah satu lokasi percontohan dalam melihat persoalan kebutuhan dan distribusi BBM secara langsung.

Kondisi lapangan yang mereka temukan kemudian memperkuat persoalan yang disampaikan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan BBM di Muna Barat mulai mendapat ruang lebih besar dalam pembahasan pemerintah pusat.

“Tentu apa yang dipaparkan oleh Pak Bupati akan menjadi perhatian, dan prioritas kami. Artinya kami tidak perlu jauh-jauh ke sini kalau memang enggak menjadikan itu sebagai prioritas,” bebernya.

Tiga Bulan Kelangkaan BBM, Darwin Turun Langsung ke SPBU

Sebelum membawa persoalan tersebut ke Jakarta, Darwin mengaku telah dua kali mendatangi SPBU untuk menyerap langsung keluhan masyarakat. Ia menyebut persoalan kelangkaan dan antrean BBM telah berlangsung sekitar tiga bulan.

Yang menjadi perhatian Darwin adalah karakter ekonomi masyarakat Muna Barat yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Petani, nelayan dan peternak membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas produksi mereka.

Persoalannya, kebutuhan riil masyarakat dinilai tidak sebanding dengan kuota BBM yang tersedia.

Darwin juga membeberkan disparitas harga yang terjadi di tingkat masyarakat. BBM yang seharusnya diperoleh dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, menurut keluhan yang diterimanya, dapat mencapai Rp17 ribu hingga Rp20 ribu per liter setelah sampai ke konsumen.

Kondisi itu berpotensi menambah beban biaya produksi masyarakat. Bagi nelayan, misalnya, kenaikan biaya BBM dapat berpengaruh terhadap biaya melaut dan pada akhirnya berimbas terhadap harga hasil tangkapan.

Darwin mengkhawatirkan kondisi tersebut berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas. Karena itu, ia memilih membawa persoalan tersebut langsung kepada pemerintah pusat.

BACA JUGA : Kunjungan Tim KKP “Kode” Muna Barat Dapat Bantuan Armada Nelayan Modern

“Akibat kelangkaan BBM ini bisa berdampak terjadinya inflasi akibat menyulitkan ekonomi mereka,” ungkapnya.

Darwin Pilih Dahulukan Kebutuhan Masyarakat

Di tengah persoalan keterbatasan infrastruktur pemerintahan daerah, Darwin menegaskan pemerintahannya tetap berupaya menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat.

Muna Barat merupakan daerah yang baru berusia sekitar 12 tahun sebagai daerah otonom. Darwin mengakui masih terdapat berbagai pekerjaan rumah dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Namun, kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu seluruh persoalan pemerintahan selesai. “Insya Allah kami akan segera tuntaskan, Pak. Tetapi yang kami dahulukan adalah bagaimana kita membantu masyarakat dengan memberikan perhatian penuh kepada mereka,” ungkapnya.

Bagi Darwin, penambahan kuota bukan sekadar persoalan menambah angka alokasi. Ada aktivitas nelayan yang harus tetap berjalan, petani yang membutuhkan bahan bakar untuk produksi, peternak yang membutuhkan mobilitas, serta masyarakat umum yang bergantung pada transportasi.

“Karena itu, kehadiran Dirjen Migas, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga menjadi titik penting untuk mengubah keluhan masyarakat menjadi kebijakan yang lebih konkret, selamat datang di Muna Barat pak,” ucap Darwin.

BPH Migas: Upaya Darwin ke Jakarta Dinilai Luar Biasa

Sementara itu, Kepala BPH Migas turut memberikan apresiasi terhadap langkah Bupati Muna Barat. Menurutnya, Darwin secara aktif memperjuangkan kebutuhan BBM daerah dengan datang langsung ke Jakarta dan mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam sektor migas.

“Pak Bupati memang semangat berjuang ke Jakarta mempertemukan kita dan mengagendakan di sini. Ini adalah suatu effort yang sangat luar biasa,” kata Wahyudi.

Wahyudi juga menilai kunjungan langsung ke Muna Barat penting karena persoalan distribusi BBM tidak cukup hanya dibaca melalui angka dan laporan administratif. Kondisi faktual di lapangan perlu menjadi bagian dari pertimbangan ketika pemerintah menentukan kebijakan.

Apalagi, Muna Barat memiliki karakter wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan dukungan BBM untuk mobilitas darat maupun laut.

Ia menyebut kebutuhan terhadap BBM bersubsidi dan BBM yang mendapat kompensasi negara perlu dihitung berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, data kebutuhan yang disampaikan Bupati Muna Barat dapat diterima untuk kemudian ditindaklanjuti melalui tahapan yang diperlukan.

“Kalau kita sampaikan angka bisa kami terima, Pak Bupati,” jelasnya.

Wahyudi juga meminta jajaran terkait mengawal agar alokasi BBM tahun ini dapat segera direalisasikan. Apabila masih terdapat kebutuhan penyesuaian pada periode berikutnya, Muna Barat akan menjadi salah satu perhatian khusus.

Tambahan Titik Penyalur Bisa Jadi Solusi Antrean

Persoalan yang ditemukan di lapangan tidak hanya menyangkut kuota. BPH Migas juga membuka ruang terhadap kemungkinan penambahan titik penyalur apabila diperlukan untuk mengurai antrean.

Namun, langkah tersebut tetap harus dikoordinasikan dengan Pertamina Patra Niaga karena mekanisme penyalurannya berkaitan dengan pola kemitraan. Pertimbangan ini dinilai penting karena antrean yang terjadi setiap hari dapat mengurangi waktu produktif masyarakat.

Pengawasan juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan tersebut. Olehnya, Wahyudi meminta dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bersama-sama memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

Sebab, BBM bersubsidi berkaitan langsung dengan uang negara sehingga distribusinya harus diawasi secara ketat.

“Kalau nanti antrian itu terjadi tiap hari otomatis ini akan men-delay kegiatan masyarakat yang harusnya produktif nanti jadi kurang produktif,” tambahnya.

Kini para petinggi migas telah melihat langsung antrean di lapangan. Tinggal memastikan perhatian dan komitmen tersebut berujung pada penyelesaian persoalan kuota, akses penyaluran dan pengawasan distribusi BBM di Muna Barat.

“Insya Allah, niat baik kita untuk melayani masyarakat, menjadi perhatian kami di kantor pusat,” tandas Wahyudi.

Pertamina Patra Niaga: Masyarakat Tidak Boleh Kehilangan Kesempatan Bekerja

Dukungan terhadap upaya penyelesaian persoalan BBM Muna Barat juga datang dari Direktur Pertamina Patra Niaga, Syarifuddin Baso.

Ia menegaskan, ketersediaan BBM bukan semata persoalan antrean kendaraan. Lebih jauh, BBM berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Masyarakat Muna Barat tidak boleh kehilangan kesempatan bekerja, berproduksi dan memenuhi kebutuhan hidup hanya karena tidak mendapat BBM yang cukup,” urainya.

Menurutnya, terdapat sejumlah langkah yang perlu dilakukan secara bersamaan. Pertama, membuka ruang kebijakan pemerintah untuk penambahan kuota BBM.

Kedua, memperluas akses penyaluran melalui lembaga atau titik penyalur yang memungkinkan. Ketiga, memperbaiki akses distribusi dengan melibatkan Forkopimda. Keempat, memperkuat pengendalian dan pengawasan karena BBM bersubsidi merupakan komoditas yang menggunakan anggaran negara.

Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas juga akan memastikan mekanisme distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Laporan: Agry