Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat tengah berada dalam pusaran kompetisi nasional yang sangat kompetitif. Asa besar La Ode Darwin demi mewujudkan modernisasi armada tangkap nelayan Muna Barat kini memasuki babak penentuan yang krusial.
BACA JUGA :La Ode Darwin Tunjukan Semangat Kawunaha Di Tengah Lautan Manusia
Transformasi dari Perahu ke Armada Semi Industri
Upaya lobi tingkat tinggi dan komunikasi maraton Bupati Mubar ini dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mulai menunjukkan titik terang seiring telah turunnya tim verifikator pusat ke wilayah kepulauan Bumi Laworo tersebut.
Transformasi alat tangkap dari perahu tradisional menuju armada semi-industri dinilai sebagai harga mati. Langkah taktis Darwin ini menjadi ujung tombak pemerintah daerah untuk mengentaskan masyarakat pesisir dari jerat stagnansi ekonomi dan memacu peningkatan pendapatan warga secara eksponensial.
Kunjungan tim khusus dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP sejak 18 Agustus lalu bukanlah sekadar agenda formalitas. Mereka membawa instrumen penilaian ketat untuk mengukur kesanggupan daerah secara fisik maupun manajerial.
Hal ini merupakan syarat mutlak sebelum pemerintah pusat menjatuhkan putusan daerah mana yang berhak menerima hibah eksklusif berupa kapal besi berkapasitas 30 Gross Tonnage (GT).
Persaingan Ekstra Ketat Demi Modernisasi Armada Tangkap Nelayan Muna Barat
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muna Barat, Sukarti Lykra, yang mengawal langsung mobilitas tim kementerian di lapangan, menegaskan bahwa verifikasi faktual ini adalah respons langsung atas dokumen usulan yang telah diajukan Pemkab.
Pihaknya telah merancang peta jalan maritim dengan menyeleksi desa-desa pesisir yang dinilai memiliki insting tangkap mumpuni, namun selama ini daya jelajahnya terbelenggu oleh minimnya fasilitas kapal penjelajah laut dalam.
”Tim dari KKP memastikan kondisi lapangan, mulai dari kelayakan dermaga penunjang hingga kesiapan koperasi nelayan di desa-desa yang diusulkan,” urai Sukarti usai mendampingi tim kementerian, Rabu (19/8/2026).
Pemetaan Wilayah Pesisir dan Kesiapan Koperasi
Dalam rancangan kerjanya, Pemkab Mubar memproyeksikan tujuh desa yang tersebar di tiga bentang kecamatan sebagai basis pendaratan kapal berbobot besar tersebut. Kecamatan Tiworo Utara menjadi penyumbang kandidat terbanyak yang mencakup Desa Santiri, Tasipi, dan Tiga.
Perhatian juga diarahkan pada wilayah perairan Kecamatan Maginti, di mana usulan difokuskan pada Desa Bangko, Gala, dan Kangkunawe. Sementara itu, untuk wilayah administratif Kecamatan Tiworo Kepulauan, hanya Desa Katela yang didorong masuk dalam radar verifikasi pusat.
Menembus Kuota Nasional yang Terbatas
Mendapatkan alokasi kapal penangkap ikan berskala besar ini rupanya membutuhkan perjuangan berat. Muna Barat harus saling sikut dengan ratusan pemerintah kabupaten dan kota pesisir lainnya dari Sabang sampai Merauke. Sukarti membeberkan, tingkat kesulitan menembus kuota ini sangat tinggi lantaran pihak kementerian hanya memproduksi 50 unit kapal besi pada tahap pencetakan awal secara nasional.
BACA JUGA : Makna Kawunaha di Balik Silaturahmi Akbar KKMM Sultra: Jati Diri Masyarakat Muna
Di luar sengitnya perebutan kuota, tantangan internal di level akar rumput juga membayangi. Pengoperasian kapal besi 30 GT menuntut keahlian navigasi tingkat lanjut dan biaya perbekalan laut yang besar. Olehnya, kesiapan Koperasi Nelayan Mandiri Bersama (KNMB) menjadi tolak ukur penentu.
Menyadari manajemen nelayan lokal masih membutuhkan adaptasi, KKP berjanji akan menyertakan ruang pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan.
Selain bertaruh pada kelas berat 30 GT, Pemkab Mubar juga mengambil langkah strategis berlapis dengan mengusulkan bantuan paket armada kapal fiberglass di bawah 5 GT. Paket yang ditujukan bagi delapan kelompok KNMB berbeda ini diusulkan sudah sepaket dengan mesin penggerak modern dan variasi alat tangkap kekinian.
“Jika Mubar berhasil mendapatkan porsi dari 50 unit tahap pertama ini, tentu ini menjadi capaian luar biasa dan rahmat bagi masyarakat nelayan kami, berkat pengawalan serta arahan langsung dari Bupati Mubar, La Ode Darwin,” tandasnya.
Redaksi GoMUNA
