Muna Barat

Reshuflle Keenam: Bupati Muna Barat Rombak Posisi Direktur RSUD

Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, kembali melakukan penyegaran di jantung birokrasi pemerintahannya. Sebanyak 88 aparatur sipil negara yang terdiri dari pejabat administrator (eselon III), pengawas (eselon IV), hingga pejabat fungsional resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada Senin (31/8/2026).

BACA JUGA : Kunjungan Tim KKP “Kode” Muna Barat Dapat Bantuan Armada Nelayan Modern

Penyegaran Birokrasi yang Terukur

Reshuffle jilid enam di era kepemimpinan Darwin-Ali Basa ini bukan sekadar agenda rotasi dan promosi jabatan yang semata-mata dimaknai sebagai pergantian posisi. Melainkan sebuah manuver strategis untuk mengakselerasi etos kerja aparatur agar selaras dengan ritme kebutuhan pembangunan daerah.

Darwin mengemukakan bahwa pergeseran posisi dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah hal yang sangat lumrah. Menurutnya, setiap perubahan dalam struktur organisasi harus mampu menjawab kebutuhan pemerintahan daerah sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Ia melanjutkan bahwa, dalam proses penyusunan komposisi pejabat kali ini telah dipersiapkan sejak beberapa bulan sebelumnya. Dalam perjalanannya, mengalami sejumlah penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi di daerah.

“Pelantikan ini adalah hal yang biasa dalam lingkup Pemkab Mubar dan sudah yang keenam kalinya. Ini sebagai bentuk penyegaran dan penyesuaian dalam organisasi pemerintahan,” urai Bupati Mubar ini.

Bupati Minta Pejabat Baru Tingkatkan Etos Kerja

Dari puluhan nama yang dilantik, perombakan kursi kepemimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat menjadi salah satu perhatian Bupati. Darwin membeberkan bahwa pejabat sebelumnya telah memimpin cukup lama, yakni tujuh tahun, tepatnya dua tahun sebagai Pelaksana Tugas dan lima tahun secara definitif.

​Langkah pergantian ini diklaim murni sebagai bentuk penyegaran dengan penguatan kinerja organisasi termasuk di lingkungan RSUD.

Bagi Bupati, perubahan kepemimpinan di tubuh RSUD diharapkan dapat membawa energi baru bagi organisasi. Pejabat yang dipercaya mengemban amanah tersebut dituntut mampu menyesuaikan diri sekaligus mendorong peningkatan etos kerja ASN.

Penegasannya tersebut memperlihatkan bahwa rotasi jabatan yang dilakukan tidak berhenti pada perubahan nomenklatur atau posisi struktural. Ada ekspektasi yang lebih besar agar pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan jabatan menjadi capaian kerja yang terukur.

“Saya berharap ada peningkatan organisasi sehingga dengan kepemimpinan yang baru bisa menyesuaikan ataupun meningkatkan semangat etos kerja ASN di lingkup RSUD,” jelasnya.

Kinerja dan Kapasitas Jadi Ukuran

Bupati juga memberikan pesan kepada pejabat yang sebelumnya menduduki posisi strategis agar tidak melihat rotasi sebagai akhir dari perjalanan karier birokrasi.

Ia menyebut pejabat lama, termasuk Direktur RSUD, tetap memiliki ruang untuk berkembang sepanjang mampu menunjukkan kemampuan dan hasil kerja.

Namun, Darwin menegaskan dirinya tidak ingin memberikan janji mengenai jabatan tertentu. Menurutnya, kepercayaan dalam birokrasi harus dibangun melalui pembuktian, bukan sekadar komunikasi atau kedekatan.

Pernyataan Bupati Mubar ini sekaligus menjadi pesan bagi pejabat yang baru dilantik bahwa posisi yang diberikan bukan sekadar penghargaan administratif. Sebab, setiap jabatan membawa tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA : La Ode Darwin Tunjukan Semangat Kawunaha Di Tengah Lautan Manusia

“Untuk direktur RSUD yang lama tinggal menyesuaikan saja, siapa tahu bisa naik jabatan. Saya tidak berjanji, karena ketika saya berjanji pasti saya laksanakan. Tetapi cukup buktikan dengan kinerja dan kapasitas,” tegasnya.

Jaminan Pelantikan Bersih Tanpa Transaksi

Menutup arahannya, Ketua DPD I Golkar ini memberikan satu penegasan penting yang menjadi prinsip dasar kepemimpinannya, meritokrasi tanpa mahar. Darwin memastikan seluruh proses penempatan ke-88 pejabat murni berdasarkan penilaian kompetensi, tanpa ada sepeserpun praktik pungutan liar atau jual-beli jabatan.

Bagi Bupati jabatan merupakan ruang pembuktian. Kapasitas dan kinerja menjadi modal utama untuk menjaga kepercayaan sekaligus menentukan langkah karier ASN ke depan.

“Saya melantik tidak pernah membebani pejabat. Karena saya rasa dari 88 pejabat dan keenam kalinya saya melantik, tidak pernah ada pejabat datang menghadap membawa uang dan saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan,” tutupnya.

Redaksi GoMUNA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button